Pilkada Kepri Terindikasi Curang, Aliansi LSM dan Ormas se-Kota Batam Desak KPU RI Lakukan Pemeriksaan

Sebanyak 33 LSM dan Ormas se-Kota Batam, menuntut KPU RI, melakukan pemeriksaan terhadap lembaga terkait. (F: SK)

BATAM – Menyusul indikasi kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam untuk Gubernur Kepri dan Walikota Batam, sebanyak 33 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Masyarakat (Ormas) se-Kota Batam, menuntut KPU RI, melakukan pemeriksaan terhadap lembaga terkait.

Dikutip dari Surya Kepri, Ketua Aliansi LSM dan Ormas Peduli Kota Batam, Suherman menyebutkan ada 12 poin dugaan atau indikasi kecurangan yang terjadi saat pelaksaan Pilkada di Kepulauan Riau, terutama di Kota Batam.

“Di antaranya banyaknya pemilih ganda di beberapa DPT, kemudian pemilih yang masih di bawah 17 tahun. Ada juga data pemilih yang tidak cocok secara tempat tinggal dan tanggal lahir di DPT,” jelasnya saat ditemui di kawasan Batam Center, Kamis (17/12/2020).

Dari keseluruhan poin yang akan disampaikan kepada KPU RI, pihaknya bahkan menyoroti adanya data pemilih yang sudah diketahui meninggal, namun masih tetap dapat melakukan pemilihan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adanya gerakan yang dilakukan oleh Aliansi LSM dan Ormas di Kota Batam ini, juga ditegaskannya bukan dikarenakan ingin membela kepentingan Pasangan Calon (Paslon) manapun yang bertarung dalam Pilkada kemarin.

“Yang kami inginkan adalah Pilkada yang memang mengikuti aturan yang telah ada. Bukan karena ingin membela salah satu paslon manapun,” tegasnya.

Tidak hanya itu, dalam dugaan kecurangan yang didampingi oleh bukti tersebut, pihaknya juga menemukan adanya indikasi ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perangkat RT/RW yang diketahui telah berafiliasi dengan salah satu paslon.

Bahkan, pihaknya menemukan bahwa para perangkat RT/RW, serta adanya Ketua KPPS yang juga diketahui menjadi Tim Sukses untuk salah satu paslon.

“Ini kan sudah merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Itu kenapa saat Pilkada kemarin juga ditemukan bahwa banyak warga Kota Batam, yang tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos,” paparnya.

Indikasi lain yang sangat terlihat nyata, adalah mengenai undangan surat pencoblosan yang sangat terlihat nyata, sudah melalui pengaturan dan hanya diberikan kepada beberapa warga yang sudah resmi menjatuhkan pilihannya kepada salah satu paslon.

Untuk itu, setelah merampungkan seluruh dugaan dan bukti dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut, pihaknya akan langsung mengantarkan surat gugatan ini ke pihak KPU RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI.

“Sebelum ketok palu, maka surat ini akan kami antar langsung. Dan kami akan tetap mengawal agar KPU serta DKPP RI segera melakukan tindak lanjut. Apabila perlu dilakukan Pilkada ulang, yang diawasi langsung oleh KPU RI. Karena baik KPU Batam, hingga Bawaslu Batam saat ini tidak bisa dipercaya,” ungkapnya. MK- r/sk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *